Forex hukum islam

Fatwa MUI Tentang Jual Beli Mata Uang (AL-SHARF) Pertanyaan yang pasti ditanyakan oleh setiap trader di Indonesia. 1. Apakah Trading Forex Haram 2. Apakah Trading Forex Halal 3. Apakah Trading Forex diperbolehkan dalam Agama Islam 4. Apakah SWAP itu Mari kita bahas z artikel yang pertama. Forex Dalam Hukum Islam Dalam bukunya Prof. Drs. Masjfuk Zuhdi Yang berjudul MASAIL FIQHIYAH Kapita Selecta Hukum Islam, diperoleh bahwa Forex (Perdagangan Valas) diperbolehkan dalam hukum islam. Perdagangan valuta asing timbul karena adanya perdagangan barang-barang kebutuhankomoditi antar negara yang bersifat internasional. Perdagangan (Ekspor-Impor) ini tentu memerlukan alat bayar yaitu UANG yang masing-masing negara mempunyai ketentuan sendiri dan berbeda satu sam lainnya sesuai denaw penanaran dan permintaan diantara negara-negara tersebut sehingga timbul PERBANDINGAN NILAI MATA UANG antar negara. Perbandingan nilai mata ung antar negara terkumpul dalam suatu BURSA atau PASAR yang bersifat international dan terikat dalam suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Nilai mata uang suatu negara z negara lainnya ini berubah (berfluktuasi) setiap saat sesuai volume permintaan dan penawarannya. Adanya permintaan dan penawaran inilah yang menimbulkan transaksi mata uang. Yang secara nyata hanyalah tukar-menukar mata uang yang berbeda nilai. HUKUM ISLAM dalam TRANSAKSI VALAS 1. Ada Ijab-Qobul. --- gt Ada perjanjian untu memberi dan menerima Penjual menyerahkan barang dan pembeli membay tunai. Ijab-Qobulnya dilakukan z lisan, tulisan dan utusan. Pe mbeli dan penjual mempunyai wewenang penuh melaksanakan dan melakukan tindakantindakan hukum (dewasa dan berpikiran sehat) 2. Memenuhi syarat menjadi objek transaksi jual-beli yaitu: Suci barangnya (bukan najis) Dapat dimanfaatkan Dapat diserahterima kan Jelas barang dan harganya Dijual (dibeli) oleh pemiliknya sendiri atau kuasanya atas izin pemiliknya Barang sudah berada ditangannya jika barangnya diperoleh dengan imbalan. Perlu ditambahkan pendapat Muhammad Isa, bahwa jual beli saham itu diperbolehkan dalam agama. Jangan kamu membeli ikan dalam air, karena sesungguhnya jual beli yang demikian itu mengandung penipuan. (Hadis Ahmad bin Hambal i Al Baihaqi dari Ibnu Masud) Jual beli barang yang tidak di tempat transaksi diperbolehkan z syarat harus diterangkan sifatsifatnya atau ciri-cirinya. Kemudyjski jika barang sesuai z keterangan penjual, maka sahlah jual belinya. Tetapi jika tidak sesuai maka pembeli mempunyai hak khiyar, artinya boleh meneruskan atau membatalkan jual belinya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi riwayat Al Daraquthni dari Abu Hurairah: Barang siapa yang membeli sesuatu yang ia tidak melihatnya, maka ia berhak khiyar jika ia telah melihatnya. Jual beli hasil ma bardzo duży rozmiar, seperti ketela, kentang, bawang i dan sebagainya juga diperbolehkan, asal diberi contohnya, karena akan mengalami kesulitan atau kerugia jika harus mengeluarkan semua hasil tanaman yang terpendam dla dijual. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam: Kesulitan itu menarik kemudahan. Demikian juga jual beli barang-barang yang telah terbungkustertutup, seperti makanan kalengan, LPG, dan sebagainya, asalkam diberi label yang menerangkan isinya. Vide Sabiq, op. cit. hal. 135. Mengenai teks kaidah hukum Islam tersebut di atas, vide Al Suyuthi, Al Ashbah wa al Nadzair, Mesir, Mustafa Muhammad, 1936 hal. 55. JUAL BELI VALUTA ASING DAN SAHAM Yang dimaksud dengan valuta asing mata uang luar negeri seperi dolar Amerika, poundsterling Inggris, ringgit Malezja dan sebagainya. Apabila antara negara terjadi perdagangan internarodowy maka tiap negara membutuhkan valuta asing dla alar bayar luar negeri yang dalam dunia perdagangan disebut devisa. Misalnya eksportir Indonesia akan memperoleh devisa dari hasil ekspornya, sebaliknya importir Indonezja memerlukan devisa untuk mengimpor dari luar negeri. Zablokowany przez użytkownika, którego nazwa wskazuje na nazwę użytkownika, a mianowicie nazwę użytkownika. setiap negara berwenang penuh menetapkan kurs uangnya masing-masing (kurs adalah perbandingan nilai uangnya terhadap mata uang asing) misalnya 1 dolar Amerika Rp. 12.000. Namun kurs uang atau perbandingan nilai tukar setiap saat bisa berubah-ubah, tergantung pada kekuatan ekonomi negara masing-masing. Pencatatan kurs uang dan transaksi jual beli valuta asing diselenggarakan di Bursa Valuta Asing (AWJ Tupanno, i inni, Ekonomi dan Koperasi, Dżakarta, Depdikbud 1982, hal 76-77) FATWA MUI TENTANG PERDAGANGAN VALAS Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonezja Nr: 28DSN-MUIIII2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) a. Bahwa dalam sejumlah kegiatan do memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual-beli mata uang (al-sharf), baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis. b. Bahwa dalam urf tijari (tradisi perdagangan) transaksi jual beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandangan ajaran Islam berbeda antara satu bentuk z bentuk lain. do. Bahwa agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai z ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang al-Sharf dla pedicadikan pedoman. 1. Firman Allah, QS. Al-Baqarah2: 275:. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 2. Hadis nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Said al-Khudri: Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak) (HR, albaihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). 3. Hadis Nabi Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibn Majah, dengan teks muzułmański dari Ubadah bin Shamit, Nabi widział bersabda: (Juallah) emas dengan emas, perak den z perak, gandum z gandum, syair z syair, kurma dengan kurma, dan garam z garam (denga syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai .. 4. Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khattab, Nabi saw bersabda: (Jual-beli) emas den perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai. 5. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Said al-Khudri, Nabi see bersabda: Janganlah kamu menjual emas z emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lang janganlah menjual perak z perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagaian atas sebagian yang lain dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tuńczyk z yang tunai. 6. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara bin Azib i Zaid bin Arqam. Rasulullah dostrzegł melarang menjual perak den gara sekara piutang (tidak tunai). 7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf: Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum musthen terikat z syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. 8. Ijma. Ulama sepakat (ijma) bahwa akad al-sharf disyariatkan z syarat-syarat tertentu 1. Surat dari pimpinah Jednostka Usaha Syariah Bank BNI nr. UUS2878 2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada Hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423H 28 Maret 2002. Dewan Syariah Nasional Menetapkan. FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF). Pertama. Ketentuan Umum Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh z ketentuan sebagai berikut: 1. Tidak do spekulasi (untung-untungan). 2. Ada kebutuhan transaksi atau to berjaga-jaga (simpanan). 3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh). 4. Apabila priemonės darbībām tādētējās tādētējās tādētējās tādētējās. (Kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai. Kedua. Jenis-jenis transaksi Valuta Asing 1. Transaksi SPOT, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing dla penyerahan pada saat itu (bez recepty) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. 2. Transaksi FORWARD, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan za waktu yang akan datang, antara 2x24 dżem sampai z satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwaadah) dan penyerahannya dilakukan z kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama z nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement for kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajah) 3. Transaksi SWAP yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas denga harga spot yang dikombinasikan z pembelian antara penjualan valas yang sama z przodu harga. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi). 4. Transaksi OPCJA yaitu kontrak dla memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak dla menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi). Ketiga. Fatwa ini berlaku sejn tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di. Dżakarta Tanggal. 14 Muharram 1423 H 28 Maret 2002 M DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIAMajlis Fatwa Kebangsaan: Hukum Pelaburan Forex Suzardi Maulan 16 lutego 2017 Pelaburan forex yang dibuat oleh individu di platforma internetowa internet adalah haram. Keputusan ini telah pun dibuat oleh muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan. Ini kerana muzakarah mendapati bahawa perdagangan pertukaran mata wang asing (forex) oleh individu secara lani (indywidualny spot forex) melalui platfom elektronik mengandungi unsur-unsur seperti riba melalui pengenaan rollover interest, pensyaratan jual beli dalam pemberian hutang melalui wpływ, qabd yang tidak jelas ketika transaksi pertukaran, penjualan mata wang yang tiada dalam pegangan i spekulasi yang melibatkan perjudian. Tuan dapat membaca kenyataan lanjut seperti berikut: Muzakarah Jawatłokasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malezja Kali Ke-98 yang bersidang pada 13-15 lutego 2017 telah membincangkan Hukum Perdagangan Pertukaran Matawang Asing oleh Individu Secara Lani (Individual Spot Forex) Melalui Platfom Elektronik . Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: Setelah mendengar taklimat dan penjelasan pakar daripada Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa Dalam Kewangan Islam (ISRA) serta meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah menegaskan bahawa perdagangan pertukaran mata wang asing (forex) oleh individu secara lani (indywidualny spot forex) melalui platfom elektronik adalah melibatkan pozycja ribawi (iatu mata wang) dan dari sudut fiqhiyyah ia tertakluk di bawah hukum Zatoka al-Sarf yang perlu dipatuhi syarat-syarat umum jual beli dan syarat-syarat khusus bagi Zatoka al-Sarf seperti berikut: Syarat-syarat umum jual beli: Pihak yang berakad mestilah mempunyai kelayakan melakukan kontrak (Ahliyyah al-Taaqud) Harga belian hendaklah diketahui z jela oleh kedua-dua pihak yang berakad Przedmiot belian hendaklah suatu yang wujud dan dimiliki sepenuhnya oleh pihak yang menjual serta boleh diserahkan kepada pembeli Sighah akad hendaklah menunjukkan keredhaan kedua-dua p ihak, tidak ada unsur penempohan dan sighah ijab dan qabul mestilah bersepadanan i menepati antara satu sam lain dari sudut ciri-ciri dan kadarnya. Syarat-syarat khusus Bay al-Sarf: Berlaku taqabbudh (penyerahan) antara kedua-dua item yang terlibat dalam platforma forex sebelum kedua-dua pihak yang menjalankan transaksi berpisah daripada majlis akad Jual beli matawang hendaklah dijalankan secara lani dan tidak boleh berlaku sebarang penangguhan dan Akad jual beli al-sarf mesti bebas daripada khiyar al-Syart. Selain memenuhi syarat-syarat tersebut, Muzakarah juga menegaskan bahawa operasi perdagangan pertukaran mata wang asing (forex) hendaklah bebas daripada sebarang unsur riba, elemen al-Salaf wa al-Bay (pemberian hutang dengan syarat dilakukan transaksi jual beli), unsur perjudian, gharar yang berlebihan dan kezaliman atau eksploitasi. Berdasarkan kajian terperinci yang telah dilakukan, Muzakarah mendapati bahawa perdagangan pertukaran mata wang asing (forex) oleh individu secara lani (indywidualny spot forex) melalui platfom elektronik mengandungi unsur-unsur seperti riba melalui pengenaan rollover interest, pensyaratan jual beli dalam pemberian hutang melalui dźwignia, qabd yang tidak jelas ketika transaksi pertukaran, penjualan mata wang yang tiada dalam pegangan dan spekulasi yang melibatkan perjudian. Selain itu ianya juga tidak sah dari sisi undang-undang Kerajaan Malaysia. Sehubungan itu, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa perdagangan pertukaran mata wang asing (forex) oleh individu secara lani (indywidualny spot forex) melalui platfom elektronik yang ada pada masa ini adamah haram kerana ia bercanggah den kehendak syarak dan juga tidak sah dari sisi undang-undang negara . Selaras den go it, umat Islam adalah dilarang daripada melibatkan diri dalam perdagangan mata wang seumpama ini. Muzakarah juga menegaskan bahawa keputusan yang diputuskan ini tidak terpakai ke atas urus niaga pertukaran mata wanga asing menerusi kaunter di pengurup wang berlesen dan urus niaga pertukaran mata wang asing yang dikendalikan oleh instytuty-institusi kewangan yang dilesenkan di bawah undang-undang Malezja. Laporan akhbar mengenai Keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan: KOTA BHARU: Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan semalam memutuskan umat Islam musi być w porządku. Pengerusi Jawatankuasanya, Tan Śri dr Abdul Shukor Husin, berkata ini kerana perniagaan yang dilakukan melalui pertukaran wang asing seperti itu tidak menepati hukum syarak dan menimbulkan keraguan di kalangan umat Islam. Hasil kajian jawatkazasa ini, kita dapati perniagaan pertukaran wanga asing membabitkan spekulasi mata wang dan ini bercanggah dan berlawanan dengan hukum Islam. Oleh itu, Jawatkazasa Fatwa Kebangsaan memutuskan bahawa umat Islam diharamkan daripada mengamalkan sistem perniagaan cara demikian, katanya kepada pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat Jawat bukietasa Fatwa Kebangsaan Ke-98 di sini. Abdul Shukor, który ma wiele funkcji, jest w stanie obsłużyć, a nawet nie ma dostępu do Internetu, nie ma dostępu do Internetu, nie ma dostępu do Internetu, nie ma dostępu do Internetu, nie ma dostępu do Internetu, nie ma dostępu do Internetu. Lain-lain jenis perniagaan pertukaran wang asing, seperti melalui pengurup wang atau dari bank ke bank dibenarkan, kerana ia tidak menimbulkan spekulasi mata wang atau untung rugi yang tidak menentu, katanya. Beliau berkata, keputusan lain yang turut dicapai dalam mesyuarat itu ialah mengharuskan umat Islam membuat pelaburan atau membuat simpanan melalui Skim Sijil Simpanan Premium (SSPM) yang dikendalikan Bank Simpanan Nasional (BSN). Katanya keputusan itu dibuat selepas jawatkazasa berkenaan berpuas hati z kaedah pelaksanaannya melalui taklimat yang disampaikan oleh pihak panel syariah Bank Negara pada muzakarah itu. BERNAMAFatwa Zakat FATWA WILAYAH PERSEKUTUAN ZAKAT PENGAJIAN Fatwa Di Bawah Seksyen 34 (Warta: 29 kwietnia 1999 r.). Fatwa yang dinyatakan dalam Jadual telah dibuat oleh Mufti bagi Wilayah-Wilayah Persekutuan, menurut subseksyen 34 (1) Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 Akta 505, selepas dibincangkan oleh Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak, dan adalah disiarkan menurut subseksyen itu. Zakat wajib dikeluarkan ke atas pendapatan daripada penggajian Islam termasuklah apa-apa upah, gaji, elaun, imbuhan dan bonus. Dodaj do ulubionych Dodaj do ulubionych Dodaj do zakładek Słowa kluczowe Islam mengeluarkan zakat daripada pendapatan yang layak dikenakan zakat daripada penggajian tersebut. (Bertarikh: 9 kwietnia 1999) FATWA KEBANGSAAN Zakat Gaji Beserta Kadarnya Muzakarah Jawatłokasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malezja Kali Ke-56 yang bersidang pada 7 Mei 2003 telah membincangkan Zakat Gaji Beserta Kadarnya. Muzakarah telah memutuskan bahawa asas pengiraan zakat gaji dan pendapatan adalah berdasarkan kepada pendapatan kasar setahun dan kadar zakat yang dikenakan ialah sebanyak 2.5 daripada jumlah pendapatan tersebut. Zakat Gaji i Pendapatan Professional-2 Muzakarah Khas Jawatłokasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malezja yang bersidang pada 22 cze 1997 telah membincangkan Zakat Gaji amp Pendapatan Professional. Muzakarah telah memuuskan bahawa zakat ke atas pendapatan penggajian adalah wajib bagi orang yang layak mengeluarkan zakat. Zakat Gaji i Pendapatan Professional Muzakarah Jawatkażasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malezja Kali Ke-31 dan Muzakarah Khas yang bersidang pada 9 Grudzień 1992 telah membincangkan Zakat Gaji amp Pendapatan Professional. Muzakarah telah memutuskan bahawa: Umat Islam boleh mengeluarkan zakat daripada pendapatan gaji dan Jabatan Hasil Dalam Negeri hendaklah memberi rebet zakat ke atas jumlah yang dibayar itu. Pendapatan profesional diwajibkan zakat kerana ia termasuk dalam zakat perniagaan. ZAKAT PERNIAGAAN FATWA KEBANGSAAN Status Kewajipan Zakat Ke Atas Syarikat Pelaburan Hartanah Berhad (PHB) Muzakarah Jawat bukietasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malezja Kali Ke-101 yang bersidang pada 27 września 2017 telah membincangkan Status Kewajipan Zakat Ke Atas Syarikat Pelaburan Hartanah Berhad (PHB ). Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: Setelah mendengar taklimat dan penjelasan daripada Ketua Pegawai Eksekutif PHB, Y. Bhg. Datuk Kamalul Ariffin Othman serta pembentangan oleh Y. Bhg. Tuan Hj. Lokmanulhakim bin Husain (ISRAPanel Pemikir Fatwa JAKIM) serta meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah menegaskan bahawa di dalam pensyariatan zakat, Syariat Islam telah meletakkan syarat-syarat tertentu terhadap harta yang dikenakan zakat. Syarat-syarat tersebut iaitu harta yang dimiliki sepenuhnya secara hak pemilikan dan juga pegangan (raqabah dan yad), mencukupi nisab, mencukupi haul iaitu selama 12 bulan qamariyyah dan harta yang boleh berkembang amat penting dalam mengenalpasti harta-harta yang wajib dikenakan zakat. Należy pamiętać, że nie można zmienić tego, co jest ważne, czy też nie, czy też nie, czy też nie, czy nie, czy nie, czy nie, czy nie, czy nie, czy nie, nie, nie, nie, czy nie, nie, nie, nie, nie, nie. Majoriti ulama daripada kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafieyyah dan Hanabilah berpandangan bahawa tidak diwajibkan zakat terhadap harta milik kerajaan yang dijadikan pelaburan dan menjana keuntungan. Muzakarah juga menegaskan bahawa pendapat jumhur ulama ini juga difatwakan secara majoriti oleh Nadwah Qadhaya al-Zakah al-Muasirah Ke-13. Nadwah memutuskan (bermaksud): Harta awam yang dilaburkan do memperoleh keuntungan melalui muassasah-muassasah awam yang dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan, dan operasinya adalah berasaskan perniagaan serta memperoleh keuntungan, maka harta seperti ini tidak tertakluk kepada kewajipan zakat pada pendapat kebanyakan. Sehubungan itu, selaras dengan dan pandangan majoriti para ulama bahawa harta milik institusi kerajaan adalah tertakluk sebagai harta awam dan tidak diwajibkan zakat, maka Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa Syarikat Pelaburan Hartanah Berhad (PHB) yang merupakan syarikat milik penuh Kerajaan tidak diwajibkan mengeluarkan Zakat. Zakat Ke Atas Pendapatan FELDA Dan Syarikat-Syarikatnya Muzakarah Jawatłokasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malezja Kali Ke-71 yang bersidang pada 22 8211 24 listopada 2005 telah membincangkan Zakat Ke Atas Pendapatan FELDA Dan Syarikat-Syarikatnya. Muzakarah telah memutuskan bahawa: FELDA wajib mengeluarkan zakat ke atas hasil pendapatannya z mengambilkira pendapatan anak-anak syarikat, sekiranya semua urusan ke atas pemilikan ekuiti dan akaun pendapatan anak-anak syarikat dikawal oleh FELDA sendiri. Walaubagaimanapun, sekiranya pendapatan anak-anak syarikat FELDA diuruskan melalui akaun yang berasingan, maka anak-anak syarikat tersebut wajib mengeluarkan zakat pendapatannya secara berasingan. Cadangan Supaya Bayaran Zakat Yang Disalurkan Ołeh Badan-Badan Korporat Diselaraskan Pembayarannya Mengikut Kelayakan Muzakarah Jawatłokasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malezja Kali Ke-68 yang bersidang pada 14 kwietnia 2005 telah membincangkan Cadangan Supaya Bayaran Zakat Yang Disalurkan Ołeh Badan-Badan Korporat Diselaraskan Pembayarannya Mengikut Kelayakan Negeri-Negeri Di Malaysia. Muzakarah telah memutuskan bahawa Isu perpindahan bayaran zakat oleh badan-badan korporat mengikut kelayakan negeri-negeri tidak memerlukan fatwa. Muzakarah berpendapat bahawa jika terdapat mana-mana negeri yang masih memerlukan bantuan agihan zakat, bolehlah membuat permohonan terus kepada mana-mana Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) yang mempunyai kutipan yang tinggi. Pihak MAIN berkenaan akan menimbang i seterusnya membuat keputusan ke atas permohonan tersebut. Zakat Angkatan Koperasi Kebangsaan Malezja (ANGKASA) Muzakarah Jawatłokasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malezja Kali Ke-60 yang bersidang pada 23 Okt 2003 telah membincangkan Zakat Angkatan Koperasi Kebangsaan Malezja (ANGKASA). Muzakarah telah memutuskan bahawa: ANGKASA wajib mengeluarkan zakat setelah ditolak semua perbelanjaan perkhidmatan, pengurusan dan cukai pendapatan kiranya cukup haul dan nisab dengan kadar 2.5. Zakat hendaklah dibayar berdasarkan kepada pendapatan dan keuntungan daripada aktiviti perniagaan yang dijalankan apabila mendapat pertumbuhan, perkembangan dan pembesaran barbingu nilai dan modal. Zakat Ke Atas Syarikat Yang Dimiliki Ołeh Tabung Haji Muzakarah Jawatłokasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malezja Kali Ke-58 yang bersidang pada 29 lip 2003 telah membincangkan Zakat Ke Atas Syarikat Yang Dimiliki Oleh Tabung Haji. Muzakarah telah memutuskan bahawa: Anak-anak syarikat Tabung Haji wajib membayar zakat masing-masing. Dalam membuat perkiraan zakat, dividen yang diisytiharkan oleh anak-anak syarikat i dibayarkan kepada syarikat induk hendaklah ditolak. Zakat ini hendaklah dibayar berdasarkan modal asal dan keuntungan sekiranya ada. Zakat SyarikatAnak Syarikat Yang Dimiliki Ołeh Perbadanan Nasional Berhad (PNB) Muzakarah Khas Jawatłokasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam yang bersidang pada 16 Ogos 2001 telah membincangkan Zakat SyarikatAnak Syarikat Yang Dimiliki Oleh Perbadanan Nasional Berhad (PNB). Muzakarah telah memutuskan bahawa Pemodalan Nasional Berhad (PNB) memiliki anak-anak syarikat yang tidak disatukan. Masa kini anak syarikat milik PNB tidak dikenakan zakat tetapi zakat hanya dikenakan pada pelaburan perseorangan dan pemegang saham sahaja. Oleh itu menjadi tanggungjawab PNB memberikan kesedaran kepada pelabur perseorangan supaya membayar zakat dla mereka. PNB juga dikehendaki memberi peringatan kepada pemegang saham supaya membayar zakat. Zakat Ke Atas Bank-Bank Dan Syarikat-Syarikat Perniagaan Yang Berlandaskan Syariasz Yang Syarikat Induknya Di Miliki Olor Orang Bukan Islam Muzakarah Khas Jawatłokasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malezja yang bersidang pada 16 Ogos 2001 telah membincangkan Zakat Ke Atas Bank-Bank Dan Syarikat-Syarikat Perniagaan Yang Berlandaskan Syariah Yang Syarikat Induknya Di Miliki Olor Orang Bukan Islam. Muzakarah telah memutuskan bahawa semua perbankan Islam yang menjalankan pengurusan perniagaan berlandaskan syarak wajib mengeluarkan zakat begitu juga semua kaunter yang menjalankan perniagaan berlandaskan syarak yang induknya bukan Islam. Zakat Ke Atas Firma-Firma Dan Syarikat Konsultan Muzakarah Jawatkażasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malezja Kali Ke-50 yang bersidang pada 10 Mei 2001 telah membincangkan Hukum Zakat Ke Atas Firma-Firma Dan Syarikat Konsultan. Muzakarah telah memutuskan bahawa wajib zakat ke atas firma-firma dan syarikat konsultan, jika dimiliki bersama antara orang Islam dan bukan Islam, hak orang Islam sahaja yang kena zakat i tidak ke atas milik bukan muslim. Zakat Ke Atas Syarikat Yang Dimiliki Oleh Berbagai Jenis Pemegang Saham Yang Bercampur Muslim Dan Muzułmański Muzakarah Jawatłatka Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malezja Kali Ke-50 yang bersidang pada 10 Mei 2001 telah membincangkan Zakat Ke Atas Syarikat Yang Dimiliki Oleh Berbagai Jenis Pemegang Saham Yang Bercampur Muslim Dan Non Muslim. Muzakarah telah memuus bahawa syarikat yang bercampur antara pemegang saham muslim dan non muslim, dikenakan zakat bahagian muslim sahaja. Zakat Ke Atas Syarikat Muzakarah Jawatłokasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malezja Kali Ke-31 yang bersidang pada 9 Grudzień 1992 telah membincangkan Zakat Ke Atas Syarikat. Muzakarah telah memuus bahawa syarikat perniagaan adalah diwajibkan zakat apabila mencukupi syarat-syarat seperti berikut: Perniagaan yang dimiliki oleh orang islam Perniagaan yang dimiliki oleh orangı islam yang merdeka. Sempurna milik. Cukup nisab. Cała wysyłka (genap setahun qamariah 354.3hari) Kadar zakat ke atas syarikat tersebut adalah 2.5. Syarikat yang dimiliki bersama antara orang islam dan bukan islam, maka wajib ke atas jumlah saham yang dimiliki oleh orang islam sahaja berdasarkan pendapatan bersih yang diperolehi. Zakat Ke Atas MARA Muzakarah Jawatłokasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malezja Kali Ke-18 yang bersidang pada 25 lutego 1987 telah membincangkan Zakat Ke Atas MARA. Muzakarah telah memutuskan bahawa MARA tidak wajib mengeluarkan zakat kerana tidak memenuhi syarat milik sempurna sepertimana yang dikehendaki oleh syariat Islam. Zakat Koperasi Shamelin Dan Seumpamanya Muzakarah Jawatłokasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malezja Kali Ke-13 yang bersidang pada 1-2 lutego 1985 telah membincangkan Zakat Koperasi Shamelin Dan Seumpamanya. Muzakarah telah memutuskan bahawa koperasi wajib mengeluarkan zakat bagi pihak ahli-ahlinya. Pembayaran Zakat Ołeh Tabung Haji Persidangan Jawatłokasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malezja Kali Ke-17 yang bersidang pada 3 Mei 1979 telah membincangkan Pembayaran Zakat Ołeh Tabung Haji. Persidangan telah memutuskan bahawa: Lembaga Urusan dan Tabung Haji adalah diwajibkan membayar zakat bagi pihak penyimpan-penyimpan-penyimpan dari wang simpanannya, dari hasil pelaburan dan dari harta yang diperniagakan serta segala keuntungan daripadanya. Setelah dikeluarkan zakat oleh Lembaga Urusan dan Tabung Haji bagi pihak penyimpan-penyimpan itu, maka barulah keuntungan bersih itu dibahagi di antara penyimpan dengan Lembaga Urusan dan Tabung Haji menurut peratus yang ditentukan. Lembaga Urusan dan Tabung Haji sendi tidak diwajibkan mengeluarkan zakat dari harta yang didapatinya dari (ii) di atas. Zakat tersebut hendaklah dibayar kepada Majlis Agama Islam negeri-negeri, mengikut kadar simpanan penyimpan-penyimpan di negeri masing-masing. Penetapan Khusus Status Pembayaran Zakat Fitrah Di Luar Bulan Ramadan Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-88 pada 19 listopada 2017 telah meneliti Kangangan Penetapan Khusus Status Pembayaran Zakat Fitrah Di Luar Bulan Ramadan Sebagai Transaksi Zakat Fitrah atau Sedekah atau Qadha Zakat Fitrah. Mesyuarat telah berbincang dan mengambil keputusan bersetuju bahawa pembayaran zakat fitrah di luar bulan Ramadan adalah dikategorikan sebagai Sedeqah Wajib. FATWA KEBANGSAAN Zakat Fitrah Ke Atas Orang Tahanan Dan Banduan Islam Di Institusi Penjara Muzakarah Jawatłokasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malezja Kali Ke-60 yang bersidang pada 23 Okt 2003 telah membincangkan Zakat Fitrah Ke Atas Orang Tahanan Dan Banduan Islam Di Institusi Penjara. Muzakarah telah memuus bahawa hukum zakat fitrah ke atas orang tahanan danampnbspbanduan Islam Institusi Penjara adalah wajib sekiranya cuarat wajib zakat fitrah iaitu: Individu yang mempunyai lebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya. Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari. Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan dan berkekalan Islamnya. Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan. Penentuan Harga Zakat Fitrah Seluruh Malezja Muzakarah Jawatłokasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malezja Kali Ke-57 yang bersidang pada 10 Jun 2003 telah membincangkan Penentuan Harga Zakat Fitrah Seluruh Malaysia. Muzakarah telah memutuskan bahawa: Harga zakątek pasuje do negi-Negeri di Semenanjung Malezja adalah berdasarkan harga setempat yang ditetapkan oleh BERNAS bagi beras Super Tempatan Gred A mengikut timbangan satu gantang Bagdhdad bersamaan 2.60kg. Harga zakąska fitrah bagi negeri-negeri Sabah dan Sarawak adalah berdasarkan harga setempat yang ditetapkan oleh BERNAS, masing-masing bagi beras Wietnam White Rice bagi negeri Sabah dan Thai White Rice bagi negeri Sarawak mengikut timbangan satu gantang Baghdad iaitu bersamaan 2.70kg. Penyelarasan Kaedah Penentuan Harga Zakat Fitrah Seluruh Malezja Muzakarah Jawatłokasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malezja Kali Ke-51 yang bersidang pada 11 Mac 2002 telah membincangkan isu Penyelarasan Kaedah Penentuan Harga Zakat Fitrah Seluruh Malaysia. Muzakarah telah memutuskan bahawa: Harga zakochać się bagi negeri-negeri adalah berdasarkan harga semasa bagi beras Super Tempatan Gred A yang beratnya satu gantang Bagdad iaitu bersamaan 2,70 kilogram dan Bagi beras yang berlainan grednya, hendaklah ditentukan menurut perkiraan satu gantang Bagdad. PEMBAYARAN ZAKAT FATWA WILAYAH PERSEKUTUAN Pandangan Berkenaan Pembayaran Zakat Melalui Kad Kredit Islamik i Konvensional Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-94 pada 11 listopada 2018 telah meneliti kertas cadangan dan mengambil maklum beberapa perkara seperti berikut: Sejajar den perkembangan teknologi terkini, PPZ - MAIWP telah menerima pembayaran zakat daripada pembayar zakat daripada pelbagai saluran antaranya menggunakan kad kredit khususnya kad kredit islamik yang berlandaskan syarak. Mesyuarat kali ke-62, pada 10 kwietnia 2003 r. Telah bersetuju pembayaran zakat z menggunakan kad kredit yang dikeluarkan menurut kelulusan syariah Islam seperti Bank Islam. Beberapa buah negeri telah mengeluarkan fatwa mengharuskan pembayaran zakat menggunakan kad kredit berlandaskan syariah antaranya negeri Selangor, Kelantan, Melaka dan Negeri Sembilan. Mesyuarat telah berbincang dan setelah meniliti pandangan-pandangan ahli-ahli, mesyuarat mengambil keputusan seperti berikut: Mengharuskan pembayaran zakat melalui kad kredit Islamik dan menolak pembayaran zakat melalui kad kredit Konvensional Hukum Mengagihkan Zakat Secara Persendirian Dan Qada Zakat Muzakarah Jawat bukietasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malezja Kali Ke-76 yang bersidang pada 21 8211 23 listopada 2006 r. Telah membincangkan Hukum Mengagihkan Zakat Secara Persendirian Dan Qada Zakat. Muzakarah telah memutuskan bahawa: Dari segi siasah dan maslahah, zakat merupakan pemangkin kepada ekonomi umat Islam. Peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau Ulil Amri adalah demi menjaga hak dan kepentingan zakat tersebut. Walaupun dari segi syarak, mengagihkan zakat secara persendirian tanpa melalui pemerintah adalah sah sekiranya diagihkan kepada asnaf yang layak, tetapi perbuatan melanggar peraturan dan undang-undang pemerintah dalam perkara kebaikan adalah berdosa, kerana di dalam Islam patuh dan taat kepada pemerintah atau Ulil Amri dalam perkara kebaikan adalah wajib. Mengenai hukum Qada Zakat, ia wajib dilakukan bagi zakat yang telah memenuhi syarat wajib yang tidak ditunaikan pada masa yang sepatutnya FATWA KEBANGSAAN Zakat Fitrah Ke Atas Orang Tahanan Dan Banduan Islam Di Institusi Penjara Muzakarah Jawat bukietasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malezja Kali Ke - 60 yang bersidang pada 23 Okt 2003 telah membincangkan Zakat Fitrah Ke Atas Orang Tahanan Dan Banduan Islam Di Institusi Penjara. Muzakarah telah memuus bahawa hukum zakat fitrah ke atas orang tahanan danampnbspbanduan Islam Institusi Penjara adalah wajib sekiranya cuarat wajib zakat fitrah iaitu: Individu yang mempunyai lebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya. Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari. Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan dan berkekalan Islamnya. Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan. Penentuan Harga Zakat Fitrah Seluruh Malezja Muzakarah Jawatłokasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malezja Kali Ke-57 yang bersidang pada 10 Jun 2003 telah membincangkan Penentuan Harga Zakat Fitrah Seluruh Malaysia. Muzakarah telah memutuskan bahawa: Harga zakątek pasuje do negi-Negeri di Semenanjung Malezja adalah berdasarkan harga setempat yang ditetapkan oleh BERNAS bagi beras Super Tempatan Gred A mengikut timbangan satu gantang Bagdhdad bersamaan 2.60kg. Harga zakąska fitrah bagi negeri-negeri Sabah dan Sarawak adalah berdasarkan harga setempat yang ditetapkan oleh BERNAS, masing-masing bagi beras Wietnam White Rice bagi negeri Sabah dan Thai White Rice bagi negeri Sarawak mengikut timbangan satu gantang Baghdad iaitu bersamaan 2.70kg. Penyelarasan Kaedah Penentuan Harga Zakat Fitrah Seluruh Malezja Muzakarah Jawatłokasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malezja Kali Ke-51 yang bersidang pada 11 Mac 2002 telah membincangkan isu Penyelarasan Kaedah Penentuan Harga Zakat Fitrah Seluruh Malaysia. Muzakarah telah memutuskan bahawa: Harga zakochać się bagi negeri-negeri adalah berdasarkan harga semasa bagi beras Super Tempatan Gred A yang beratnya satu gantang Bagdad iaitu bersamaan 2,70 kilogram dan Bagi beras yang berlainan grednya, hendaklah ditentukan menurut perkiraan satu gantang Bagdad. FATWA UMUM ZAKAT FATWA WILAYAH PERSEKUTUAN Pandangan Pemberian Back-Dated (Tarikh Kebelakang) Tarikh Resit Bagi Pembayaran Zakat Yang Dibuat Dalam Bulan Januari Kepada Tarikh Bulan Disember. Mesyuarat Jawatałęasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-94 pada 11 listopada 2018 telah meneliti kertas cadangan dan mengambil maklum beberapa perkara seperti berikut: Isu permintaan z powrotem datowane tarikh resit dari pembayar zakat ini berlaku setiap tahun kerana masih ramai lagi pembayar zakat menunggu saat akhir do menunaikan bayaran zakat sehingga berakhirnya bulan Disember. PPZ-MAIWP telel memu penyelesaian isu ini den mengepilkan surat permohonan pengecualian cukai kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) bersama resit pembayaran zakat yang dibuat sehingga tarikh tertentu dalam bulan Januari za mendapat rebat cukai dan tidak ada aduan yang diterima oleh PPZ-MAIWP mengenai penolakan oleh LHDN. Mesyuarat telah berbincang dan meneliti pandangan ahli-ahli mesyuarat dan mengambil keputusan dla tidak bersetuju dengan kaedah dla pemberian Back-datated (Tarikh Kebelakang) tarikh resit bagi pembayaran zakat yang dibuat dalam bulan Januari kepada tarikh bulan Disember. Isu Wang Tidak Dikenalpasti Dalam Penyata Bank Yang Dibuat Oleh Para Pembayar Kepada Pusat Pungutan Zakat (PPZ) MAIWP Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-87 pada 27 Ogos 2017 telah berbincang tentang Isu Wang Tidak Dikenalpasti Dalam Penyata Bank Yang Dibuat Oleh Para Pembayar Kepada Pusat Pungutan Zakat (PPZ) MAIWP. Mesyuarat telah meneliti kertas cadangan ini dan mengambil maklum beberapa perkara seperti berikut: PPZ-MAIWP telah menerima pelbagai transaksi melibatkan bayaran daripada para pembayar khususnya yang tidak dapat dikategorikan jenis pembayaran tersebut dan tiada maklumat peribadi. Sehingga 30 kwietnia 2017 r. Jumlah pembayaran wang yang terkumpul sebanyak RM 1 160 555,5,05 Menjadi kewajipan PPZ-MAIWP bagi setiap transaksi penerimaan pembayaran yang diterima perlu diproses i dikeluarkan resit atas pembayaran tersebut. Namun para pembayar yang membuat pembayaran ini tidak memaklumkan apakah jenis pembayaran tersebut. Malahan tiada dinyatakan butiran lengkap peribadi seperti nama, nombor telefon i dżuga alamat pejabat atau tempat tinggal. Proses mengeluarkan resit tidak dapat dibuat. Mesyuarat telah berbincang i mangambil keputusan bersetuju pembayaran wang oleh para pembayar kepada PPZ-MAIWP yang tidak dikenalpasti jenis pembayaran adalah dikategorikan sebagai Zakat Harta. FATWA KEBANGSAAN Kajian Semula Hukum Agihan Semula Zakat Secara Persendirian Muzakarah Jawatłokasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malezja Kali Ke-87 yang bersidang pada 23 25 Jun 2009 teah membincangkan Kajian Semula Hukum Agihan Semual Zakat Secara Persendirian. Muzakarah telah memutuskan bahawa: Dari aspek hukum syarak, keputusan yang telah dipersetujui pada Muzakarah kali ke-76 bertarikh 21-23 listopada 2006 adalah selaras z pandangan syarak dan tidak perlu dibuat sebarang pindaan (sah sekiranya diagihkan kepada asnaf yang layak, tetapi perbuatan melanggar peraturan dan undang-undang pemerintah dalam perkara kebaikan adalah berdosa) Hukum Członek Zakat Kepada Orang Bukan Islam Bagi Tujuan Dakwah Muzakarah Jawatłokasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malezja Kali Ke-79 yang bersidang pada 6 8211 8 września 2007 telah membincangkan Hukum Memberi Zakat Kepada Orang Bukan Islam Bagi Tujuan Dakwah. Muzakarah telah memutuskan bahawa pengagihan zakat perlu diberi keutamaan kepada umat Islam mengikut asnaf-asnaf yang telah ditetapkan. Walaubagaimanapun, pemerintah diharuskan memberi zakat kepada orang bukan Islam berdasarkan siasah dan keperluan secara hikmah bagi tujuan dakwah. Kobieta Dan Orang Bukan Islam Sebagai Amil Zakat Gaji Dan Pendapatan Di Lembaga Hasil Dalam Negeri Muzakarah Jawat bukietasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malezja Kali Ke-50 yang bersidang pada 10 Mei 2001 telah membincangkan Kobieta Dan Orang Bukan Islam Sebagai Amil Zakat Gaji Dan Pendapatan Di Lembaga Hasil Dalam Negeri. Muzakarah telah memutuskan bahawa orang bukan Islam tidak boleh dilantik menjadi amil zakat dan wanita Islam boleh dilantik menjadi amil zakat gaji dan pendapatan di LHDN. Perlantikan Syarikat Sebagai Amil Fatwa Di Bawah Seksyen 34 (Warta: 30 Januari 1997). Fatwa yang berikut dibuat oleh Mufti bagi Wilayah-Wilayah Persekutuan, menurut subseksyen 34(1) Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 Akta 505, selepas dibincangkan oleh Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak, dan adalah disiarkan menurut subseksyen itu: Adalah sah dari segi Hukum Syarak sesuatu syarikat yang diamanahkan oleh majlis untuk memungut zakat dilantik sebagai amil dan kakitangan yang mengendalikan urusan pungutan zakat dalam syarikat tersebut hendaklah ditauliahkan sebagai amil. (Bertarikh: 15 Januari 1997) Sistem Metrik Dalam Urusan Zakat Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-1 yang bersidang pada 28-29 Jan 1981 telah membincangkan Sistem Metrik Dalam Urusan Zakat. Muzakarah telah memutuskan bahawa: Ukuran nisab jenis-jenis zakat kepada sistem metrik adalah harus. Sukatan nisab zakat padi ialah 363 gantang